Dasar Hukum Dokter Perusahaan

Posted by on Dec 18, 2013 in Undang - Undang | 1 comment

Dasar Hukum Dokter Perusahaan

Tidak ada tulisan yang spesifik menyatakan tentang keharusan keberadaan dokter perusahaan.

Tapi jika mengacu pada semua Undang – Undang dan Peraturan Negara Republik Indonesia semua hal yang menyangkut kesehatan tidak bisa tidak harus dilaksanakan oleh seorang dokter.

Sayangnya dalam pendidikan kedokteran dulu dan saat ini mungkin (saya tidak tahu lagi karena sudah nggak pernah ke kampus) tidak ada satu semester pun atau berapa sesi sekalipun yang mengajarkan peran sebagai dokter perusahaan.Padahal saat ini dokter perusahaan bisa sebagai pilihan karir.

Untuk itu ada Kewajiban Pelatihan Hiperkes bagi dokter perusahaan (Per 01/Men/1976) meskipun dijamin selesai pelatihan masih nggak ngerti juga.

Jika ditanya apakah perlu dokter di perusahaan ? Pertanyaan ini timbul jika manajemen perusahaan tidak mengerti tentang penyakit yang dapat timbul karena pekerjaan, manajemen seperti ini biasanya hanya memahami dokter sebagai dokter praktek umum atau spesialis di rumah sakit. Jika sekalipun dia ingin mengaji seorang dokter…dokter tersebut hanya ditempatkan di klinik dan praktek 2 jam sehari atau datang semingu dua kali untuk pengobatan yang sebenarnya bisa dilakukan di klinik samping pabrik.

Tidak terpikir oleh manajemen bahwa dokter juga berperan dalam upaya mencegah terjadinya penyakit.

Berikut tulisan dalam UU dan Peraturan Negara yang menyangkut kebutuhan seorang dokter perusahaan.

Pertama yang terpenting adalah Keputusan Presiden RI Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja dimana tercantum 31 jenis penyakit.

Dari Keputusan Presiden ini saja sudah timbul pertanyaan…lalu siapa yang mampu menegakkan diagnosis Penyakit Akibat Hubungan Kerja yang dimaksud ???…apakah seorang spesialis di rumah sakit atau siapa?

Karena untuk melakukan diagnosis diperlukan :

  1. Data hasil pemeriksaan kesehatan awal (sebelum tenaga kerja di pekerjakan di perusahaan yang bersangkutan)
  2. Data hasil pemeriksaan kesehatan berkala (pemeriksaan yang di lakukan secara periodik selama tenaga kerja bekerja di perusahaan yang bersangkutan)
  3. Data hasil pemeriksaan khusus (pemeriksaan dokter yang merawat tenaga kerja tentang riwayat penyakit yang di deritanya)
  4. Data hasil pengujian lingkungan kerja oleh Pusat Keselamatan dan Kesehatan Kerja beserta balai-balainya, atau lembaga-lembaga lain yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  5. Data hasil pemeriksaan kesehatan tenaga kerja secara umum di bagian tersebut
  6. Riwayat pekerjaan tenaga kerja
  7. Riwayat kesehatan tenaga kerja
  8. Data medis/rekam medis tenaga kerja
  9. Dan lain lain

Dari 9 hal diatas siapa yang akan mengurusi kalau bukan seorang dokter perusahaan, disamping itu penegakkan diagnosis Penyakit Akibat Kerja mengacu pada :

  1. Diagnosis penyakit harus jelas (ada patofisiologinya)
  2. Apa penyakit ini mungkin disebabkan oleh agen (bahan, tenaga,pajanan dll) yang diduga?
  3. Apakah pajanan cukup memadai sehingga menimbulkan penyakit?
  4. Apakah ada faktor di luar pekerjaan (hobby, lingkungan rumah dll)
  5. Apakah jika pekerjaan dihilangkan (cuti, istirahat), penyakit jadi hilang?
  6. Adakah orang lain di tempat yang sama yang mengalami gejala sama pula? (statistik dan epidemiologi)
  7. Ada pertimbangan lain, misalnya apakah bukan penyakit bawaan sejak lahir, atau faktor lain yang mencurigakan?

Ke – 7 hal diatas malah termasuk pekerjaan seorang dokter perusahaan.

Jika tidak ada dokter perusahaan malah perusahaan aman karena diagnosis Penyakit Akibat Hubungan Kerja tidak akan pernah ditemukan.

Selanjutnya adalah Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No 333/Men/1989 Tentang Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja, ini lucu lagi…daftar penyakitnya hanya 30 sedangkan keputusan Presiden ada 31; yang ditambahkan adalah Penyakit yang disebabkan bahan kimia lainnya termasuk bahan obat. Jadi kesannya no 31 tidak perlu dilaporkan karena tidak ada dalam daftar yang harus dilaporkan.

Siapakah yang dapat membuat laporan Penyakit Akibat Hubungan Kerja jika bukan dokter ?

Sampai disini masih belum membahas peraturan yang mengharuskan adanya dokter perusahaan, tapi muncul PER.25/MEN/XII/2008 Pedoman Diagnosis dan Penilaian Cacat karena Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja yang lagi – lagi tidak membahas bagaimana Penyakit Akibat Hubungan Kerja itu ditemukan.

Lalu muncul juga Keputusan Menakertrans 609 Tahun 2012 Pedoman Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kerja Dan Penyakit Akibat Kerja , pedoman untuk apa ? kasusnya juga nggak ada kok (tidak mampu menemukan).

Bukti yang lain bahwa Undang – undang dan peraturan negara menyiratkan sebuah perusahaan harus memiliki dokter perusahaan adalah Peraturan Menteri Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja No. Per 03/Men/1980, keseluruhan pasal  dalam peraturan itu hanya bisa dilakukan oleh dokter perusahaan.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika di Tempat Kerja menerangkan nilai ambang yang dapat diterima tubuh manusia agar tidak menimbulkan penyakit.

Misalnya pasal 4 bahwa kontak langsung atau tidak langsung tempat kerja atau kerja yang bergetar tidak melebihi 4 meter per detik kuadrat, lalu siapa yang dapat mengetahui akibat jangka panjang pajanan getaran pada tubuh manusia ini  ? apakah gejala yang timbul jika manusia terpajan getaran melebihi ambang, atau apa dampak dari radiasi sinar ultraviolet diatas 0,1 mikro Watt per sentimeter persegi ?

Sebenarnya dalam Per 03/Men/1982 ada Petunjuk Pelaksanaannya :

Petunjuk Pelaksanaan

PELAYANAN KESEHATAN KERJA SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI RI

No. 03/MEN/1982

  1. Pembentukan dan cara penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja tergantung pada :
    • Jumlah tenaga kerja
    • Tingkat bahaya yang ada ditempat kerja.
  • (a) Perusahaan yang mempunyai tenaga kerja lebih dari 500 orang harus menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Kerja : – Berbentuk Klinik
    • Di pimpin oleh seseorang dokter yang praktek tiap hari kerja
  • (b) Perusahaan yang mempunyai tenaga kerja 200 – 500 orang dengan tingkat bahaya rendah harus menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Kerja :
    • Berbentuk Klinik, buka tiap hari kerja (dilayani oleh paramedis)
    • Di pimpin oleh dokter yang praktek sekali 2 hari
  • Dengan tingkat bahaya tinggi harus menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Kerja seperti pada butir (a).
  • Perusahaan yang mempunyai tenaga kerja 100-200 orang dengan tingkat bahaya rendah harus menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Kerja :
    • Berbentuk klnik, buka tiap hari kerja (dilayani oleh paramedis)
    • Dokter praktek sekali dalam 3 hari
    • Dengan tingkat bahaya tinggi harus menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Kerja sama dengan butir (b).
    • Perusahaan yang mempunyai tenaga kerja kurang dari 100 orang dapat menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan bersama-sama dengan pengurus perusahaan lain.

Sayangnya Petunjuk Pelaksanaan itu hanya mengacu pada pelayanan kuratif, pelayanan emergency sekalipun tidak diatur. Bagaimana jika ada dua shift kerja dengan bahaya yang sama tentunya harus ada klinik 24 jam yang bekerja.

Petunjuk Pelaksanaan yang tidak pernah saya lihat wujud aslinya ini juga tidak mengatur fungsi Pelayanan Kesehatan Primer seperti upaya Preventif dan Promotif. Jadi masih jauh dari amanat Undang – Undang atau Peraturan Kesehatan Kerja yang lain.

Tapi Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor Kep. 22 /DJPPK/V/2008 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja. Diretur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketehagakerjaan sepertinya mirip tapi lebih mendetail, apakah ini merupakan turunannya saya kurang paham. Yang jelas tetap tidak ada pernyataan sebiah perusahaan harus punya Dokter Perusahaan hanya mengambarkan program – program yang harus dibuat dan kriterianya. Bisa di download :

Kepdirjen No. 22 Tahun 2008

Dari Departemen Kesehatan saya belum menemukan peraturan yang sesuai dengan Dokter Perusahaan, tapi saya pernah melihat

Keputusan Menteri Kesehatan RI NOMOR 1758/MENKES/SK/XII/2003 Tentang Standar Pelayanan Kesehatan Dasar, tapi saya cari tidak ada di database online Depkes.

Disamping itu Keputusan Menteri Kesehatan RI No 1405/MENKES/SK/XI/2002 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri bisa jadi alasan perlunya Dokter Perusahaan meskipun bisa juga ditanggani oleh SKM.

Jadi, meski tidak secara gamblang dituliskan tentang kewajiban perusahaan memiliki Dokter Perusahaan tapi “kebutuhan” (jika merasa) sebuah perusahaan dengan banyaknya exposure (pajanan) yang membahayakan kesehatan maka wajib adanya punya seorang Dokter Perusahaan.

Dalam Per. 02/Men/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja Pasal 1 pont (d) disebutkan :

“Dokter adalah dokter yang ditunjuk oleh Pengusaha dan telah memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi No. Per 10/Men/1976 dan syarat – syarat lain yang dibenarkan oleh Diretur Jenderal Pembinaan Hubungan Perburuhan dan Perlindungan Tenaga Kerja”

Jadi yang namanya dokter pemeriksa yang menentukan item pemeriksaan dan mereview hasil adalah dokter yang ditunjuk oleh perusahaan, kalau tidak mau repot ya tunjuk saja dokternya sendiri, daripada menunjuk dokter lain di luar perusahaan.

Saya sendiri belum pernah melihat isi dari Per 10/Men/1976 tapi formnya beredar dimana – mana. Form itu terdiri dari 3 bagian ; bagian pertama adalah Surat permohonan menjadi dokter pemeriksa pada perusahaan. Yang kedua adalah form Surat Penunjukkan Perusahaan pada seorang Dokter sebagai dokter pemeriksanya, yang ketiga adalah Surat pernyataan seorang dokter yang bersedia ditunjuk oleh sebuah perusahaan.

Download Form Dokter Pemeriksa

Apakah Dokter Pemeriksa seorang Dokter Perusahaan, sepertinya bukan dan berbeda.

Jika perusahaan melakukan MCU dan tidak punya Dokter Perusahaan saya rasa  perusahaan bisa menunjuk dokter siapa saja yang sudah Pelatihan Hiperkes, dimana yang paling aman adalah menunjuk Dokter di Laboratorium yang bersangkutan.

Jika perusahaan punya Dokter Perusahaan maka praktis sekali kalau Dokter Perusahaan yang ditunjuk.

Dampak dari tidak dipatuhinya Peraturan Menteri ini adalah jika ada penentuan Fit Unfit oleh bukan dokter pemeriksa yang ditunjuk oleh perusahaan   maka semua pernyataannya adalah tidak berlaku.

Keliru kiranya jika sebuah laboratorium MCU mendaftarkan Dokternya untuk jadi Dokter Pemeriksa, Dokter Pemeriksa di Laboratorium berarti Dokter Pemeriksa untuk karyawan Laboratorium itu sendiri dan tidak berlaku bagi perusahaan lain atau perusahaan klien Laboratorium tersebut.

Kesimpulan : Memang tidak ada Peraturan sebuah perusahaan harus memiliki Dokter Perusahaan, tapi seluruh peraturan RI tentang Kesehatan di perusahaan hanya bisa dipatuhi jika ada Dokter Perusahaan.

Tentang tipe dan jenis Dokter Perusahaan akan dijelaskan pada Jobdes Dokter Perusahaan.

468 ad

One Response to “Dasar Hukum Dokter Perusahaan”

  1. Achmad Huzairi says:

    Pak Arif,

    Petunjuk Pelaksanaan dari Permenaker Nomor 03 tahun 1982 itu ya di bawah ini:

    KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
    NOMOR KEP. 22/DJPPK/V/2008
    TENTANG
    PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA
    DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
    Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per 03/Men/1982
    tentang Pelayanan Kesehatan Kerja perlu dilengkapi dengan
    Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja;
    b. bahwa untuk itu perlu diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal
    Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan;

Leave a Reply