perawat

Klinik Perusahaan

Klinik Perusahaan

Kapan sebuah perusahaan wajib memiliki klinik ?

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja No. Per 03/Men/1980, keseluruhan pasal  dalam peraturan itu hanya bisa dilakukan oleh dokter perusahaan.Per 03/Men/1982 ada Petunjuk Pelaksanaannya :

Petunjuk Pelaksanaan

PELAYANAN KESEHATAN KERJA SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI RI

No. 03/MEN/1982

  1. Pembentukan dan cara penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja tergantung pada :
  • Jumlah tenaga kerja
  • Tingkat bahaya yang ada ditempat kerja.
  • (a) Perusahaan yang mempunyai tenaga kerja lebih dari 500 orang harus menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Kerja : – Berbentuk Klinik
    • Di pimpin oleh seseorang dokter yang praktek tiap hari kerja
  • (b) Perusahaan yang mempunyai tenaga kerja 200 – 500 orang dengan tingkat bahaya rendah harus menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Kerja :
    • Berbentuk Klinik, buka tiap hari kerja (dilayani oleh paramedis)
    • Di pimpin oleh dokter yang praktek sekali 2 hari
  • Dengan tingkat bahaya tinggi harus menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Kerja seperti pada butir (a).
  • Perusahaan yang mempunyai tenaga kerja 100-200 orang dengan tingkat bahaya rendah harus menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Kerja :
    • Berbentuk klnik, buka tiap hari kerja (dilayani oleh paramedis)
    • Dokter praktek sekali dalam 3 hari
    • Dengan tingkat bahaya tinggi harus menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Kerja sama dengan butir (b).
    • Perusahaan yang mempunyai tenaga kerja kurang dari 100 orang dapat menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan bersama-sama dengan pengurus perusahaan lain.
  • Sayangnya Petunjuk Pelaksanaan itu hanya mengacu pada pelayanan kuratif, pelayanan emergency sekalipun tidak diatur. Bagaimana jika ada dua shift kerja dengan bahaya yang sama tentunya harus ada klinik 24 jam yang bekerja.

    Petunjuk Pelaksanaan yang tidak pernah saya lihat wujud aslinya ini juga tidak mengatur fungsi Pelayanan Kesehatan Primer seperti upaya Preventif dan Promotif. Jadi masih jauh dari amanat Undang – Undang atau Peraturan Kesehatan Kerja yang lain.

    Read More